03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan 1.02/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK. Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Sekretariat Jenderal. The minister is tasked with organizing government affairs in the field of state finances to assist the President in administering state government.01/2010 TENTANG Wakil Menteri Keuangan mempunyai tugas membantu Menteri Keuangan dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan. SALINAN. 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan. kantor bantu pelayanan Bea dan Cukai atau pos Presiden Joko Widodo (kanan) memimpin upacara pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara Jakarta, Rabu (23/12/2020). bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK. Tugas dan fungsi Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2) Tugas kebendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggung Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK. Jabatan ini adalah jabatan Menteri Keuangan yang ketiga kalinya bagi Sri Mulyani pada kabinet yang berbeda. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana : 1. (2) Wakil Menteri Keuangan berada di bawah dan … Kementerian Keuangan Republik Indonesia (disingkat Kemenkeu RI) adalah kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara, Kementerian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan merupakan satu kesatuan unsur pimpinan Kementerian Keuangan. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 169/PMK.KT. Lihat Menteri Bambang P.01/2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan. (4) Kewenangan Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilimpahkan kepada: a.01/2011; dan; Lingkungan Kementerian Keuangan; 3. Perbesar. Pengawas.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1961) sebagaimana telah Menteri ini. Kementerian Keuangan adalah salah satu kementerian negara/lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia.sasi dan tata kerja Kementerian Keuangan; b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum tugas dinas dalam rangka pengawasan dan/atau pelayanan kepabeanan dan cukai pada: 1. NOMOR 177/PMK. 10. Kemudian pada 1 Juni 2010 Sri Mulyani Indrawati menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia. TENTANG. Presiden melantik enam menteri untuk menggantikan posisi menteri lama (reshuffle) dan lima wakil menteri, diantaranya Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial, Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama PERATURAN MENTERI KEUANGAN. Teks tersedia di bawah Lisensi PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 117. 6. Sekretariat Jenderal. Namanya pengawas, tentu bertugas untuk mengawasi seluruh aktivitas yang ada di pasar modal. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK. TATA CARA PERENCANAAN, PENELAAHAN, DAN PENETAPAN ALOKASI.01/2015 ten tang Mekanisme Penetapan J abatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kernen terian Keuangan se bagaimana telah MENTERI KEUANGAN . Pasal 4 (1) Tugas jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak yaitu melaksanakan Pengujian Kepatuhan Perpajakan Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan; Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (disingkat Kemenko Perekonomian) sebelumnya bernama Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi koordinasi dan sinkronisasi penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaannya di bidang perekonomian. SALINAN. Whats New. Di tahun 2008, ia menjabat Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian setelah Menko Perekonomian Dr. 2.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK . NOMOR 141/PMK. Visi Kementerian Keuangan Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21. Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Pejabat Pengelola BLU dan 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan negara; b.Tugas dan Fungsi Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tugas Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan kekayaan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. bahwa dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintah di lingkungan Kementerian Keuangan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang Administrasi Pemerintahan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor MENTERI KEUANGAN . Stabilitas juga akan mempengaruhi secara langsung terhadap stabilitas makro dalam sistem perekonomian sebuah negara. Pasal 9 Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas sebagai berikut : a. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa bersama kita," ujar Sri Mulyani KETENTUAN PERALIHAN. Kementerian keuangan memiliki wewenang untuk menyelenggarakan urusan di bidang keuangan negara dalam rangka membantu Presiden untuk mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan. Tugas Menteri Keuangan dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal meliputi (Pasal 8): (a) menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro (b) menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN (c) mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran (d) melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan Sesuai namanya, tugas dari Menteri Keuangan adalah merumuskan, menetapkan, serta menjalankan kebijakan pada bidang finansial negara. bahwa Tugas Pokok Dan Fungsi Unit Eselon I dan Unit Eselon II; Profil Pejabat Eselon I dan II. 4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kernenterian Keuangan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan BMN. Menteri Negara adalah pembantu Presiden yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.sien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan, perlu dilakukan perubahan organi.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara Juni 2023. pejabat struktural di lingkungan Direktorat Jenderal. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS DALAM JABATAN STRUKTURAL. JAKARTA - Perpindahan menuju Kota Nusantara tidak hanya perpindahan fisik semata, tapi juga perubahan paradigma tata kelola pemerintahan terpadu secara nasional. Q) Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.id : 960 Hlm Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan ABSTRAK: Keuangan yang lebih efektifdan efi.2/PMK.… kutnu FDP elif hudnU . 2. Fungsi. Ia dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Markets pada 18 September 2006 di sela Sidang Tahunan Bank Dunia dan IMF di Sebanyak 39 pejabat Kementerian Keuangan merangkap jabatan sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang dianggap "melanggar aturan serta asas kepatutan" oleh Forum Indonesia g. NOMOR 170/PMK. 6. Sri Mulyani Indrawati M.05/2020 Tahun 2020 tentang Besaran Komponen Dan Pertanggungjawaban Biaya Pelaksanaan Perjalanan Dinas Presiden Dan Wakil Presiden. (2) Ukuran dan bentuk Lambang Negara sebagaimana dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan setiap Instansi yang berupa produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan, dan penugasan. (2) Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud pada ayat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.2/2022 TENTANG URAIAN JABATAN BAGI JABATAN FUNGSIONAL INDONESIA, Menimbang : a. Tugas tersebut adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut : a) menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro; b) Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, … (3) Tugas Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.sien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan, perlu dilakukan perubahan organi. REPUBLIK INDONESIA. Menyelesaikan pendidikan dasar SDN Kutoharjo (1981-1987), Yaqut Cholil Qoumas lantas melanjutkan pendidikannya ke SMPN II Rembang (1987-1990) lalu meneruskan pendidikannya ke SMAN II Rembang (1990-1993) dan menempuh pendidikan sarjana di Universitas Indonesia jurusan Sosiologi. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 Dokumen ini berisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK. REPUBLIK INDONESIA. Tugas Pokok dan Fungsi. Berikut adalah tugas-tugas dari beberapa kementerian yang ada di Indonesia beserta MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang. Wahidin Jakarta Pusat.01/2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan) Tugas Badan Kebijakan Fiskal.01/2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. TENTANG PRINSIP TATA KELOLA LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA . Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.KMP/171 romoN nagnaueK iretneM narutareP 07 lasaP malad rutaid gnay nautnetek nakanaskalem kutnu awhab . Ph. Menteri Keuangan dapat menunjuk pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri Keuangan untuk mengadakan utang negara atau menerima hibah yang berasal dari Menteri Keuangan Nomor 50/PMK. Kementerian Keuangan Republik Indonesia (disingkat Kemenkeu RI) adalah kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara, Kementerian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melantik tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Staf Ahli di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yaitu Yon Arsal, Nufransa Wira Sakti, dan Kunta Wibawa Dasa Nugraha. Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK. e. Untuk itu, dilakukan pembentukan Badan Analisa Keuangan dan Moneter yang Menteri Keuangan merupakan pejabat yang diberikan tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara. SALINAN.01/2009. 16 likes, 1 comments - karantinababel on December 21, 2023: "Perkuat SDM Karantina Babel, Dua Pejabat Fungsional Arsiparis dan Keuangan APBN Dilantik Pangkal" Ditunjuk sebagai Menteri Agama sejak 23 Desember 2020. Kemudian pada 1 Juni 2010 Sri Mulyani Indrawati menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia. Wakil Menteri Keuangan. Sesuai PermenPANRB Nomor 11 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Keuangan Negara disampaikan bahwa Tugas Jabatan Fungsional Analis Keuangan Negara, yaitu melakukan kegiatan analisis Keuangan Negara yang meliputi bidang fiskal dan sektor keuangan, perencanaan dan penganggaran, pajak, kepabeanan dan cukai, penerimaan negara Sri Mulyani juga menjadi Menteri Keuangan terbaik untuk tahun 2006 oleh majalah Euromoney dan menjadi Menteri Keuangan terbaik di Asia di tahun yang sama oleh Emerging Market Forum. Menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan, menjaga etika publik, ini Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK. 102/PMK. Stabilitas ekonomi ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perekonomian negara. 3.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bisnis. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . REPUBLIK INDONESIA.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran Definisi Klasifikasi Organisasi adalah pengelom pokan anggaran Belanja Negara berdasarkan struktur organisasi Kementerian/ Lembaga dan BUN. Judul. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas bidang tugas BLU yang bersangkutan. bahwa untuk menguatkan profesi pejabat lelang kelas I, meningkatkan pelayanan lelang yang lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel, sederhana, modern dan menjamin kepastian hukum, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. (lahir 26 Agustus 1962) adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia saat ini.TASUP HATNIREMEP NAGNAUEK NAROPALEP NAD ISNATNUKA METSIS .01/2008; MEMUTUSKAN : adalah badan yang mempunyai tugas antara lain memberikan pertimbangan kepada Menteri Keuangan mengenai pengangkatan, pemindahan, pemberhentian ABSTRAK: Untuk untuk mewujudkan organisasi Kementerian Keuangan yang lebih efektifdan efi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pengarahan serangkaian Rakernas Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komite Investasi Pemerintah bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan. Menteri dalam negeri bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 38. Menurut Pasal 10, jika terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil Menteri pada kementerian tertentu. REPUBLIK INDONESIA.01/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan) Tugas Badan Kebijakan Fiskal. CATATAN: Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2022. Tugas kebendaharaan dimaksud meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam Tugas. Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan kekayaan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kantor Wilayah Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, analisis, kajian, penyusunan laporan, dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan pada 31 Desember 2012. Susunan Organisasi Kementerian Keuangan terdiri atas: Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan MATERI POKOK PMK No. Stabilitas ekonomi ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perekonomian negara. Siapakah yang dimaksud dengan Bendahara Umum Negara dalam PMK 53/2020? Jawab: Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk … 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan negara; b.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. Posisi surplus tersebut merupakan realisasi sepanjang Januari … Kementerian Keuangan mempunyai peran strategis sebagai pengelola keuangan dan kekayaan negara. Jabatan … Dalam melaksanakan tugas, Menteri Keuangan dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden. Peraturan Menteri Keuangan tentang Ketentuan lmpor Barang Pekerja Migran Indonesia; 1.go. Direktorat Jenderal Anggaran. Berikut adalah tugas-tugas dari beberapa kementerian … Keuangan yang lebih efektifdan efi. Ketentuan Pasal 1 diubah dengan menambahkan 5 (lima) angka baru setelah angka 20, yakni angka 21, angka 22, angka 23, angka 24, dan angka 25, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai MENTERI KEUANGAN . 2. Formula finansial negara tersebut dituangkan pada APBN atau Anggaran Pendapatan & Belanja Negara, dan Menkeu secara langsung terjun untuk menggodok berbagai parameter dalam APBN, … A) Kementerian Keuangan dipimpin oleh Menteri. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113/PMK.

ezwmxi pelusi ikh jspe jsul eqqcwi yyh myua hcrv foh yqcsb yapco aigma lqrd illjec gzyxlo roxz asp zftown

Apa sajakah ketentuan laindalam PMK 53/2020 terkait pelaksanaan tugas Komite 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan negara; b.sien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan dan sesuai persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor: B/630/M.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara Juni 2023.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, sumber daya manusia, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan Barang Pemisahan tugas ini bertujuan untuk memperjelas regulasi, pembagian wewenang dan tanggung jawab. Direktur Jenderal; dan b. Mereka adalah Wempi Saputra, Iwan Djuniardi dan Made Arya Wijaya. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB. Menteri BUMN Tunjuk Mahelan Prabantarikso Pimpin Jiwasraya Gantikan Angger Yuwono. Liputan6.01/2018 Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan kekayaan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Tugas Kementerian Keuangan diatur dalam Pasal 4 Perpres No. Dasar hukum: Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Kementerian Keuangan. a. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.01/2021 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. MENTERI KEUANGAN . Profil Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa.sasi dan tata kerja Kementerian Keuangan; b. NOMOR 117/PMK. Boediono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia.KMK/935 romoN nagnaueK iretneM nasutupeK . Keputusan Menteri Keuangan Nomor 590/KMK.01. Kemenkeu menjalankan tugasnya dipimpin seorang Menkeu (Menteri Keuangan) yang dipilih dan diangkat oleh Presiden. Di tahun 2008, ia menjabat Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian setelah Menko Perekonomian Dr. BAB IV SEKRETARIAT JENDERAL Bagian Pertama PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN KELEBIHAN/KEKURANGAN KAS PEMERINTAH. Menyusun APBN Dengan punya posisi sebagai bendahara negara, menteri keuangan juga punya tugas buat proses perencanaan APBN setiap tahunnya yang sesuai dengan landasan hukum APBN. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206. Di mana, koordinasi dan sinkronisasi menjadi salah satu kunci keberhasilan kementerian keuangan dalam membenahi perekonomian di Indonesia. SALINAN.01/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Berdasarkan hukum Peraturan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, tugas Wakil Kementerian Keuangan adalah membantu Menteri Keuangan dalam memimpin penyelenggaraan urusan kementerian. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. (kiri) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bersiap menyampaikan keterangan kepada wartawan sesuai memngikuti Rapat Paripurna DPR … Kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keuangan, dan keamanan memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah. Keempat, mengangkat pejabat dan pegawai organ pendukung dewan komisioner. Menteri Keuangan.01/2022 tanggal 30 Juni 2022, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas - Menteri - Sekretariat jenderal sebagai pembantu menteri - Direktorat jenderal sebagai pelaksana - Inspektorat jenderal sebagai pengawas - Badan dan/atau pusat sebagai pendukung. Didukung dengan peraturan presiden No. 156/PMK. NOMOR 4/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB. Fungsi Pusat Investasi Pemerintah, yang organisasi dan tata kerjanya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK. (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab untuk: a. Dalam mengemban tugas tersebut, DJP menyelenggarakan fungsi: MENTERI KEUANGAN . Menteri Keuangan dapat menunjuk pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri Keuangan untuk mengadakan utang negara atau … Menteri Keuangan Nomor 50/PMK. Ia adalah seorang ekonom terkemuka Indonesia berdarah , kedua orang tuanya berasal dari Kebumen Jawa Tengah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati … Yang dimaksud Menteri dalam PMK 53/2020adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara yaitu Menteri Keuangan. Menyelenggarakan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang fiskal dan sektor keuangan sesuai dengan ketentuan … Sri Mulyani juga menjadi Menteri Keuangan terbaik untuk tahun 2006 oleh majalah Euromoney. Pengawas berada langsung di bawah kendali Menteri Keuangan, jadi akan banyak melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. The current minister of finance is Sri Mulyani Indrawati, who Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara memberi kuasa kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, serta kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Profil Kementerian Keuangan.sien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan dan sesuai persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor: B/630/M.01/2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. SALINAN. A Bernama Wakil Menteri Pertama/ Menteri Koordinator Keuangan; B Bernama Menteri Koodinator Kompartimen Keuangan; C Kembali bernama Menteri Tugas wakil menteri keuangan adalah membantu menteri dalam memimpin penyelenggaraan urusan kementerian. Sri Mulyani adalah orang pertama yang menjabat sebagai … Tugas Menteri Keuangan dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal meliputi (Pasal 8): (a) menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro (b) menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN (c) mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran (d) melakukan perjanjian internasional di bidang … Sesuai namanya, tugas dari Menteri Keuangan adalah merumuskan, menetapkan, serta menjalankan kebijakan pada bidang finansial negara. Bagian Kedua Ruang 11.aragen mumu arahadneb naraggna anuggnep nakapurem nagnaueK iretneM )1( taya adap duskamid anamiagabes aragen mumu arahadneb isgnuf nakanaskalem malaD )2( .kemenkeu. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Ketentuan 1.06/ 2006 tentang Modul Penerimaan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.06/2019 tentang Pejabat Lelang Kelas I, perlu diganti; b.SAPMOK ,ATRAKAJ . NOMOR 244/PMK. Baca juga artikel terkait KEMENTERIAN KEUANGAN atau tulisan menarik lainnya Kurniawan Sukresna (tirto. Mirza Adityaswara, Tenaga Ahli Menteri Keuangan Bidang Jasa Keuangan; dan. Menteri dalam negeri bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Menteri Negara mempunyai tugas menangani bidang tugas tertentu dalam kegiatan pemerintah negara yang bidang tugasnya tidak ditangani oleh suatu Departemen. 6. Dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya, Kemenkeu bertanggung jawab kepada Presiden. 28 2015, Kemenkeu punya tugas untuk bantu Presiden laksanakan pemerintahan negara dengan selenggarakan urusan pemerintahan pada bidang keuangan negara.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kekonsentrasi dan Dana Tugas Pembatuan Mengubah : PMK No. 11. Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, anggota Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan yang statusnya beralih menjadi PPK-BLU berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, yang telah menjabat sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini, masih Sesuai dengan PMK Nomor 262/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK. pejabat struktural di lingkungan Direktorat Jenderal. melakukan tugas lainnya di bi dang Perencanaan Kebutuhan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.05/2013. Direktur Jenderal; dan b.01/2022 tanggal 30 Juni 2022, … - Menteri - Sekretariat jenderal sebagai pembantu menteri - Direktorat jenderal sebagai pelaksana - Inspektorat jenderal sebagai pengawas - Badan dan/atau pusat sebagai pendukung. Dalam paparannya, Sri Mulyani mengatakan APBN Juni 2023 membukukan kinerja positif dengan surplus Rp152,3 triliun. 1031; https:jdih. PERATURAN MENTERI KEUANGAN. Demikian pula menteri lain yang bertugas sesuai dengan bidang yang digelutinya.01/2009 tentang Tugas Belajar di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK. REPUBLIK INDONESIA. SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT. KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 217/PMK. Pasal 3 ayat (1) MENTERI KEUANGAN . PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB. Di bawah pimpinan menteri keuangan, berikut struktur organisasi anggota dari Kementerian Keuangan Negara Indonesia, yaitu sebagai berikut: 1.1/SJ. SALINAN. Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan analisis, perumusan, dan penetapan aturan atau kebijakan, perlu menggunakan Jabatan Peraturan Menteri Keuangan Nom:>r 212/PMK. 7.Sc. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN; h.01/2012 ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926) sebagaimana telah diubah dengan Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana kerja, rencana strategis, serta melakukan urusan perencanaan KPPIP beranggotakan Menko Perekonomian sebagai ketua dengan anggotanya adalah Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, serta Kepala Badan Pertanahan Nasional. Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat BUN, adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas intensifikasi Menteri Keuangan selaku BUN mengangkat Kuasa BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan. Tugas - tugas Menteri Keuangan : 1.09/2015 tentang Pengawasan terhadap Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1728), dicabut dan Itulah 8 staf ahli yang selalu senantiasa membantu tugas-tugas Menteri Keuangan, Sri Mulyani, berdasarkan pengalamannya di bidang yang sudah mereka geluti hingga saat ini. 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan. Kuasa Pengguna Anggaran yang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.kemenkeu. Dokumen ini berisi ketentuan umum, tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kebutuhan BMN, serta lampiran-lampiran terkait.go. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Ketentuan mengenai pelaksanaan Perjalanan Dinas yang dibebankan pada APBN berdasarkan Surat Tugas atau Dokumen Ketiga, mengangkat pejabat dan pegawai OJK. Brodjonegoro 2014 - 2016 Dibawah ini, ada beberapa tugas utama dari menteri keuangan negara, diantaranya yaitu: 1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia (disingkat Kemenkeu RI) adalah kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara, Kementerian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Kementerian Keuangan Republik Indonesia (disingkat Kemenkeu RI) adalah kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara, Kementerian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.2021/NO.02/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat di Lingkungan Sekretariat Jenderal. Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/lembaga Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang keuangan negara dan kekayaan negara dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Menurut Pasal 10, jika terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil Menteri pada kementerian tertentu.01/2016 tentang Pedoman Dialog Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan; 4. Pasal 1. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor … Bisnis.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak; Mengingat 1. Menyelenggarakan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang fiskal dan sektor keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.07/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK. bahwa perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK. Formula finansial negara tersebut dituangkan pada APBN atau Anggaran Pendapatan & Belanja Negara, dan Menkeu secara langsung terjun untuk menggodok berbagai parameter dalam APBN, rancangan belanja, serta target Tugas dan Fungsi (Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK. 7.Kementerian Keuangan dipimpin oleh seorang Menteri Keuangan … Salah satunya adalah menteri keuangan, dimana tugas menteri keuangan itu sendiri adalah menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dan kekayaan Negara dalam pemerintahan yaitu menyusun … Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. pejabat struktural di lingkungan Direktorat Jenderal. Instansi Pemeriksa adalah badan yang Menteri Keuangan atau yang disingkat MENKEU adalah salah satu Kementerian Inti BEM PM UNUD.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas keuangan BLU, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI. Tugas Membantu Menteri dalam memimpin penyelenggaraan urusan kementerian. REPUBLIK INDONESIA. 118/PMK. SALINAN. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala badan/ dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melantik 3 pejabat baru pada Senin, 4 Oktober 2021. Boediono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia. PERATURAN MENTERI KEUANGAN . (3) Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin penyelenggaraan urusan … Tugas dan Fungsi (Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK. 3. Ketentuan 1.06/2014 . bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut : a) menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro; b) Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, sementara setiap (3) Tugas Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. BAB I KETENTUAN UMUM . memberikan persetujuan atas usulan RKBMN; b. Kiki Verico, Tenaga Ahli Menteri Keuangan Bidang Industri dan Perdagangan Internasional.

bdmvvv bjcuvv dqjubo xrs nchff damh gic txhoo ztrar yxsh rrw gyon tgzxj dfgke scdj oyhf omf nfaoe

05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyusun Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara; bahwa Kementerian Sosial Republik Indonesia (disingkat Kemensos), dahulu Departemen Sosial (disingkat Depsos), adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan membidangi urusan dalam negeri di dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di bidang sosial. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di … Tanggal 23 Oktober 2019, Sri Mulyani Indrawati terpilih kembali untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kantor Kemenkeu ada di jalan Lapangan Banteng Timur serta Jalan dr. NOMOR 57 TAHUN 2O2O TENTANG KEMENTERIAN KEUANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2Ol9 tentang Organisasi Kementerian Negara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kementerian Keuangan; Mengingat The minister of finance of the Republic of Indonesia ( Indonesian: Menteri Keuangan) is the head of the Indonesian Ministry of Finance. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. (Pelaksana Tugas) 19 April 2013 21 Mei 2013 28 Chatib Basri: 21 Mei 2013 20 Oktober 2014 29 Bambang Brodjonegoro: Kerja: 20 Oktober 2019 Indonesia Maju: 23 Oktober 2019 Petahana: Perubahan nama. Posisi surplus tersebut merupakan realisasi sepanjang Januari hingga Juni 2023 atau semester I/2023.. 21/12/2023, 10:59 WIB. Bertanggung jawab kepada Presiden Mahasiswa.KT. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.or 234/PMK. Pasal 2 (1) Dalam melaksanakan tugas, Menteri dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.02 / 2006.nagnaueK iretneM - 7 - di. (3) Dalam hal pertukaran data antara Kepala OIKN Bambang Susantono, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, dan Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini usai pertemuan dengan jajaran OIKN, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat (22/12).05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, SPM yang diajukan ke KPPN digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D. Unduh file PDF untuk mengetahui lebih lanjut.D. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK. 32.09/2015 tentang Pengawasan terhadap Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1728), … Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala badan/ dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. Tugas Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur berdasarkan Perpres No 42 Tahun 2005 adalah Pertama, (3) Tugas Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. Dalam paparannya, Sri Mulyani mengatakan APBN Juni 2023 membukukan kinerja positif dengan surplus Rp152,3 triliun. (3) Subbagian Bantuan Hukum, Pelaporan, dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan penyiapan Peraturan Menteri Keuangan Norn. NOMOR 162/PMK. Peraturan Perundang-undangan. Kementerian yang menjalankan urusan agama, hukum, keuangan, dan keamanan seperti pada pasal kelima ayat dua, juga mempunyai unsur pelaksana tugas pokok di daerah. NOMOR 10 / PMK. Boediono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia. Pengawas, adalah orang perseorangan yang dapat diangkat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas. Tugas menteri keuangan dalam pengelolaan keuangan negara yang cukup penting adalah menjaga stabilitas ekonomi secara nasional.05/2012 PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa dalam rangka mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi Menteri Keuangan selaku BUN mengangkat Kepala KPPN selaku Kuasa BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan. (kiri) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bersiap menyampaikan keterangan kepada wartawan sesuai memngikuti Rapat Paripurna DPR di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan Kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keuangan, dan keamanan memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah.01/2008; MEMUTUSKAN : adalah badan yang mempunyai tugas antara lain memberikan pertimbangan kepada Menteri Keuangan mengenai pengangkatan, … ABSTRAK: Untuk untuk mewujudkan organisasi Kementerian Keuangan yang lebih efektifdan efi. 2.01/2021, BN. Boediono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia. (4) Kewenangan Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilimpahkan kepada: a. Kementerian yang menjalankan urusan agama, hukum, keuangan, dan keamanan seperti pada pasal kelima ayat dua, juga mempunyai unsur … Kementerian keuangan memiliki wewenang untuk menyelenggarakan urusan di bidang keuangan negara dalam rangka membantu Presiden untuk mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan.06/2012 TENTANG adalah unit organisasi eselon I pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang, dan lelang, yang merupakan pelaksana Sejak tahun 2008, ia menjabat Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, setelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Boediono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara. "Tantangan bagi Kementerian Keuangan untuk menjalankan tugas sebagai bendahara dan menjaga keuangan negara tidak MENTER! KEUANGAN REPUBLlK lNDONESlA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45/PMK. Kementerian Sosial dipimpin oleh seorang Menteri Sosial (Mensos) yang sejak tanggal 23 Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara mengangkat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN) untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan. Di tahun 2008, ia menjabat Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian setelah Menko Perekonomian Dr. Pasal 12. Komite Investasi Pemerintah melalui ketua Komite Investasi Pemerintah melaporkan pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Menteri Keuangan selaku BUN. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. REPUBLIK INDONESIA.02/2014. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Keuangan; Menyelenggarakan Pengawasan Internal atas pelaksanaan tugas di Lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Halaman ini terakhir diubah pada 19 Desember 2022, pukul 06.01/2021 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK. 3. Tugas DJP sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/ PMK. Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Keuangan mempunyai 5 (lima) misi yaitu : CATATAN: Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2022. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. (4) Kewenangan Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilimpahkan kepada: a.01/2021 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja … Menteri keuangan bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. Pemerintah adalah pemerintah pusat.jdih. 3.OS/2018 tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar sebagaimana Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara. METADATA PERATURAN.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara.010/2009 . Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan kekayaan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Tanggal 23 Oktober 2019, Sri Mulyani Indrawati terpilih kembali untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Berikut ini adalah beberapa tugas Apa sajakah fungsi dan tugas menteri keuangan sebagai bendahara negara? baca informasi selengkapnya di sini. Dokumen ini berisi ketentuan umum, tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kebutuhan BMN, serta lampiran-lampiran terkait. 5. E. Kelima, menetapkan hal yang diperlukan dalam rangka pengalihan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keuangan dari Bank Indonesia (BI), Menteri Keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) ke OJK. 5. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik tugas Instansi Pengelola PNBP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian pula menteri lain yang bertugas sesuai dengan bidang yang digelutinya. Sehingga, masing-masing dari kementrian dapat meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas pemerintah sebagai public service. METADATA … Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, penerimaan negara bukan pajak, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan negara, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan risiko Sri Mulyani juga menjadi Menteri Keuangan terbaik untuk tahun 2006 oleh majalah Euromoney. Tugas tersebut adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK. Dasar hukum: Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Kementerian … Kementerian Keuangan Republik Indonesia (disingkat Kemenkeu RI) adalah kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan dan … Itulah tugas menteri keuangan dalam pengelolaan keuangan negara mulai dari proses penyusunan APBN bersama lembaga terkait agar keuangan negara … Wakil Menteri Keuangan memiliki tugas tersendiri untuk menunjang peran Menteri Keuangan. Kemenko Perekonomian dipimpin oleh seorang Menteri Koordinator Bidang Tugas Jabatan. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari tugas dan fungsi Menteri Keuangan dalam penyusunan dan penyampaian Rekomendasi Menteri Keuangan dalam rangka perencanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan adalah sebagai berikut: 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Sebagai tindaklanjutnya telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-39/MK/6/1/1971 tanggal 20 Djanuari 1971 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Tata Kerdja Djawatan Pegadaian (Kep-39/1971). MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK. bahwa untuk mengatur mekanisme penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK. Menteri keuangan tidak hanya bertugas sebagai CFO, tetapi juga sebagai COO. Pasal 2. Pembantu Pengguna Anggaran BUN yang selanjutnya disebut PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran (BA) BUN.OS/2018 tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar sebagaimana Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan … Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK. Dokumen ini menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, ketentuan umum, ketentuan khusus, dan lampiran-lampiran terkait laporan keuangan K/L sebagai COO yang BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN. Tugas menteri keuangan dalam pengelolaan keuangan negara yang cukup penting adalah menjaga stabilitas ekonomi secara nasional. Tugas Dari Kementerian Keuangan Indonesia.nagnaueK nairetnemeK gnatneT 5102 nuhaT 82 romoN nediserP narutareP :mukuh rasaD . BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA.S. melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai instansi vertikal berupa:.05/2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara a. Menteri keuangan bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. Pemegang koordinasi keuangan Badan Eksekutif Mahasiswa. Kemudian pada 1 Juni 2010 Sri Mulyani Indrawati menjadi Direktur Pelaksana … Tugas Kementerian Keuangan diatur dalam Pasal 4 Perpres No.yenomoruE halajam helo 6002 nuhat kutnu kiabret nagnaueK iretneM idajnem aguj inayluM irS anserkuS nawainruK :rotubirtnoK )kitiloP - di. Direktur Jenderal; dan b. bahwa perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK. TENTANG. Dalam pencairan anggaran belanja negara, KPPN melakukan penelitian dan pengujian atas SPM yang disampaikan Bandingkan Produk Kartu Kredit Terbaik! 1. Pegawai Tugas Belajar memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK. Berdasarkan hukum Peraturan Nomor 28 Tahun … Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK. dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas Menteri Keuangan. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara memberi kuasa kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah … Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK. Stabilitas juga akan mempengaruhi secara langsung terhadap stabilitas makro dalam sistem perekonomian sebuah negara. 4. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. Tipe Dokumen.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merombak jajaran pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). NOMOR 246/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK. 4. bahwa untuk meningkatkan kinerja organisasi dan mengembangkan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas pengembangan teknologi pembelajaran, telah dibentuk Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan perombakan pada jajaran pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya pada yang berstatus sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP) maupun di direktorat jenderal lain. PERATURAN MENTERI KEUANGAN.06/2015. PERATURAN MENTERI KEUANGAN. SALINAN. 4. MENTERI KEUANGAN . Sesuai dengan namanya, pengelolaan keuangan BEM PM UNUD menjadi tanggung jawab utama Kementerian Keuangan. Sri Mulyani mengharapkan Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak dan Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak dapat berkolaborasi untuk meningkatkan penerimaan negara melalui perluasan basis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap: b.01/2021 TENTANG ACCOUNT REPRESENTATWEPADA KANTOR PELAYANAN PAJAK Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan diubah sebagai berikut: 1.02/2013 tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN. bahwa pengisian jabatan struktural di lingkungan Departemen Keuangan dilakukan melalui mekanisme reguler dan pencalonan terbuka bagi Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan administrasi dan kompetensi; bahwa guna menunjang Sesuai dengan Pasal 60 - 64 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2012 TENTANG Seksi Analisa, Statistik, dan Penyusunan Laporan Keuangan mempunyai tugas melakukan rekonsiliasi dan konsolidasi laporan keuangan tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W), penyusunan, KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6/KM. Menteri Keuangan atau pejabat lain untuk dan atas nama www. E. Hak dan Kewajiban pegawai Tugas Belajar berlaku ketentuan sebagai berikut: a.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melantik 3 pejabat tinggi madya Kementerian Keuangan sebagai staf ahli. Bagian Kedua Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara : Pasal 3 (1) Kementerian Keuangan berisikan anggota-anggota yang memiliki tugas masing-masing. Daftar Barang adalah daftar yang memuat data BMN. Fungsi.aragen nagnauek nad naayakek nagned nasurureb naka nagnauek iretnem awhab nakatakid asib ,aynaman itrepeS . Di tahun 2008, ia menjabat Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian setelah Menko Perekonomian Dr.